JAKARTA - Pengamat kebijakan publik & politik, Ichsanudin Noorsy, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigasi terhadap proses penjualan saham perdana (PT Persero) Krakatau Steel (KS) melalui initial public offering (IPO). Desakan tersebut, menurut Ichsanudin, karena pelepasan saham pertama KS (PT Persero) melalui IPO jauh di bawah nilai investasi kapasitas terpasang saat ini.
"Nilai riil investasi kapasitas terpasang berkisar pada Rp seribu tigaratusan, sementara harga saham yang dilepas kurang dari Rp delapan ratus limapuluh. Ini mirip pola-pola 'penggorengan' saham Indosat tempo hari," kata Ichsanudin, dalam diskusi bertema "Membedah IPO Krakatau Steel", di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).
Menurut Ichsanudin (mantan anggota DPR itu), transaksi pelepasan saham pertama PT KS itu lebih dalam konteks transaksi politik balas jasa, kepada suatu peristiwa politik masa lalu yang memang susah untuk diungkap. Tetapi menurutnya, kejadiannya pasti ada.
Asumsi serupa juga ditujukan Dradjad terhadap BPK, karena untuk memahami skenario penjualan saham PT KS, menurutnya membutuhkan suatu kesamaan 'keahlian' dengan semua pihak yang bersangkutan dengan proses pengobralan saham. "BPK itu sangat mudah terkecoh, karena keterbatasan informasi dan keahlian yang dimilikinya (BPK)," katanya.
Sementara itu, Ichsanudin juga menambahkan bahwa target penjualan sejumlah saham BUMN akan mendapatkan hasil Rp tiga puluh lima triliun, adalah pernyataan yang mengada-ada. "Bagaimana mau dapat Rp tiga puluh lima triliun, kalau dari penjualan saham PT Krakatau Steel hanya mengantongi dana Rp 1,77 triliun. Ini adalah kemenangan neolib dalam menguasai aset bangsa," tambahnya. (fas/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar